PENDAPATAN NASIONAL
Pendapatan Nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) disuatu Negara dari penyerahan factor-faktor produksi dalam satu periode ,biasanya selama satu tahun.
Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William petty dari inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya(inggris) pada tahun 1665. Dalam perhitungnnya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun ,pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsure dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat ukur utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (Gross National Product, GNP) ,yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar suatu Negara .
KONSEP PENDAPATAN NASIONAL
Berikut beberapa konsep pendapatan nasional :
· Produk Domestik Bruto (GDP)
Produk domestic bruto (gross domestic product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu Negara (domestic) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah Negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karena jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor .
· Produk nasional bruto (GNP)
Produk nasional bruto (gross national product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu Negara (nasional) selama satu tahun ;termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga Negara yang berada diluar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi diwilayah Negara tersebut.
· Produk nasional neto (NNP)
Produk nasional neto (net national product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula disebut replacement). Replacement penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relative kecil.
· Pendapatan nasional neto (NNI)
Pendapatan nasional neto (net national income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik factor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadian, dll.
- Pendapatan Perseorangan (PI)
Pendapatan perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).
- Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)
Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.
Metode Penghitungan Pendapatan Nasional
1. Pendekatan / Metode Produksi
Menurut metode ini, Pendapatan nasional atau PDB yaitu total output (produksi) yang dihasilkan oleh masyarakat dalam perekonomian suatu negara. Cara perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan produksi dalam praktiknya yaitu dengan membagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi. Jumlah output setiap sektor merupakan jumlah output seluruh perekonomian. Hanya saja, ada kemungkinan bahwa output yang dihasilkan suatu sektor perekonomian berasal dari output sektor lain, atau merupakan input bagi sektor ekonomi yang lainnya. Dengan kata lain, jika tidak berhati-hati akan terjadi perhitungan ganda (double accounting) atau bahkan multiple accounting. Akibatnya angka PDB bisa menggelembung beberapa kali lipat dari angka yang sebenarnya. Untuk menghindarkan hal tersebut, maka dalam perhitungan PDB dengan metode produksi, yang dijumlahkan yaitu nilai tambah (value added) setiap sektor.Nilai tambah yaitu selisih antara nilai output dan nilai input antara. Untuk mengetahui besarnya nilai tambah, digunakan rumus sebagai berikut.
NT = NO - NI
- Keterangan = - NT = Nilai Tambah
- - NO = Nilai output
- - NI = Nilai Input Antara
Metode Pendapatan
Pendapatan nasional menurut metode pendapatan memandang nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Untuk memproduksi output dibutuhkan input berupa tenaga kerja, barang modal, dan uang. Jumlah tenaga kerja, barang modal dan uang yang banyak, tidak akan menghasilkan apa-apa jika tidak ada kemampuan entrepreneurship. Kemampuan entrepreneurhip yaitu kemampuan dan keberanian mengombinasikan tenaga kerja, barang modal dan uang untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka yang memiliki kemampuan entrepreneurship dikenal sebagai pengusaha.
Balas jasa untuk tenaga kerja yaitu upah atau gaji, untuk barang modal yaitu pendapatan sewa, untuk pemilik uang yaitu pendapatan bunga, sedangkan untuk pengusaha yaitu keuntungan. Total balas jasa atas seluruh faktor produksi disebut Pendapatan Nasional (PN). Pendapatan Nasional menurut pendekatan pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut.
Pendekatan/ metode Pengeluaran
Pendapatan Nasional dengan Metode Pengeluaran dapat dihitung dengan rumus=
Keterangan=
Ò C = Konsumsi Rumah Tangga
Ò G = Konsumsi Pemerintah
Ò I = Pengeluaran Investasi
Ò X = ekspor
Ò I = impor
Manfaat
Selain bertujuan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan untuk mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama satu periode, perhitungan pendapatan nasional juga memiliki manfaat-manfaat lain, diantaranya untuk mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industri, pertanian, atau Negara jasa. Contohnya, berdasarkan pehitungan pendapatan nasional dapat diketahui bahwa indonesia termasuk negara pertanian atau agraris,jepang merupakan negara industri, Singapura termasuk negara yang unggul di sektor jasa, dan sebagainya.
PERMINTAAN AGREGAT
Permintaan agregat adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian, baik dari dalam maupun dari luar negri. Dalam menganalisis permintaan agregat, dua ekonom terkenal yaitu Keynes dan Pigou mempunyai pendapat yang berbeda.
· Menurut Keynes, apabila terjadi perubahan harga, maka jumlah yang beredar riil akan berubah, akibatnya terjadi perubahan pada tingkat bunga. Selanjutnya perubahan tingkat bunga tersebut akan mempengaruhi investasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapat nasional.
· Menurut Pigou, apabila terjadi perubahan harga dalam perekonomian masyarakat akan merasa saldo kas rill (real cash balance) meraka berubah, yang selanjutnya akan mempengruhi konsumsimasyarakat tersebut. Perubahan konsumsi akan mengakibatkan perubahan pada pendapatan nasional.
Jadi pada intinya, perbedaan pendapat kedua ekonom tersebut terletak pada perubahan variabel-variabel ekonomi akibat adanya perubahan harga. Keynes menitik beratkan pada perubahan tingkat bunga, sedangkan Pigou menitik beratkan perubahan konsumsi ketika terjadi perubahan harga.
1.Konsumsi
Konsumsi adalah pembelanjaan atas barang-barang dan jasa-jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut. Pengeluaran konsumsi masyarakat/rumah tangga merupakan salah satu variabel makro ekonomi. Pengeluaran konsumsi seseorang adalah bagian dari pendapatan yang dibelanjakan. Apabila pengeluaran-pengeluaran konsumsi semua orang dalam suatu negara dijumlahkan, maka hasilnya adalah pengeluaran konsumsi masyarakat negara yang bersangkutan. Menurut Rahardja (2001), pengeluaran konsumsi terdiri atas konsumsi pemerintah (government consumption) dan konsumsi masyarakat atau rumah tangga (household consumption). Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah semua pembelian barang dan jasa oleh rumah tangga yang tujuannya untuk dikonsumsi selama periode tertentu dikurangi neto penjualan barang bekas. Untuk menduga pengeluaran konsumsi rumah tangga digunakan data pendukung antara lain:
1 . Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan kelompok makanan dan bukan makanan.
2. Indeks harga konsumen (IHK) untuk masing-masing kelompok komoditi dan jasa dari bagian statistic harga konsumen
3. Jumlah penduduk dari proyeksi hasil survey penduduk antar sensus.
Teori Konsumsi
Konsumsi John Maynard Keynes
Dalam teorinya Keynes mengandalkan analisis statistik, dan juga membuat dugaan-dugaan tentang konsumsi berdasarkan introspeksi dan observasi kasual. Pertama dan terpenting Keynes menduga bahwa, kecenderungan mengkonsumsi marginal atau MPC (marginal propensity to consume) jumlah yang dikonsumsi dalam setiap tambahan pendapatan adalah antara nol dan satu. Kecenderungan mengkonsumsi marginal merupakan rekomendasi kebijakan Keynes untuk menurunkan pengangguran yang kian meluas. Kekuatan kebijakan fiskal, untuk mempengaruhi perekonomian seperti ditunjukkan oleh pengganda kebijakan fiscal muncul dari umpan balik antara pendapatan dan konsumsi. Kedua, Keynes menyatakan bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan, yang disebut kecenderungan mengkonsumsi rata-rata atau APC (average propensity to consume), turun ketika pendapatan naik. Ia percaya bahwa tabungan adalah kemewahan, sehingga ia barharap orang kaya menabung dalam proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan mereka ketimbang si miskin. Ketiga, Keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan determinan konsumsi yang penting dan tingkat bunga tidak memiliki peranan penting. Keynes menyatakan bahwa pengaruh tingkat bunga terhadap konsumsi hanya sebatas teori. Dalam jangka pendek orang dapat berkonsumsi dengan menggunakan tabungan yang lalu, sehingga jika ini terjadi maka orang tersebut telah melakukan tabungan negatif (dissaving). Berdasarkan tiga dugaan ini, persamaan konsumsi Keynes secara matematis ditulis sebagai berikut (Mankiw, 2003):
C = a + bY, a > 0, 0 < b < 1
Keterangan:
C = Pengeluaran untuk konsumsi
a = Besarnya konsumsi pada tingkat pendapatan nol
b = Besarnya tambahan konsumsi karena tambahan pendapatan atau MPC
Y = Pendapatan untuk rumah tangga individu
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Konsumsi
Banyak ahli yang telah menguraikan pendapatnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dan factor faktor yang mempengaruhi konsumsi tersebut telah dijabarkan ke dalam suatu fungsi konsumsi. Misalnya, Spencer (1977), menurutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi diantaranya adalah pendapatan disposable yang merupakan faktor utama, banyaknya anggota keluarga, usia anggota keluarga, pendapatan yang terdahulu dan pengharapan akan pendapatan di masa yang akan datang. Menurut Samuelson (1999) bahwa faktor-faktor pokok yang mempengaruhi dan menentukan jumlah pengeluaran untuk konsumsi adalah pendapatan disposable sebagai faktor utama, pendapatan permanen dan pendapatan menurut daur hidup, kekayaan dan faktor permanen lainnya seperti faktor sosial dan harapan tentang kondisi ekonomi di masa yang akan datang. Parkin (1993) sependapat dengan teori ahli-ahli lainnya bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga ditentukan oleh banyak faktor. Namun menurut Parkin yang paling penting dari faktor-faktor yang menentukan pengeluaran konsumsi hanya dua, yaitu: pendapatan disposable dan pengharapan terhadap pendapatan di masa yang akan datang (expected future income). Nicholson (1991) menyatakan bahwa persentase pendapatan yang dibelanjakan untuk pangan cenderung turun jika pendapatan meningkat. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan yang terbalik antara persentase kenaikan pendapatan dengan persentase pengeluaran untuk pangan. Keadaan ini lebih dikenal dengan Hukum Engel (Engel’s Law). Dalam hukum Engel dikemukakan tentang kaitan antara tingkat pendapatan dengan pola konsumsi. Hukum ini menerangkan bahwa pendapatan disposable yang berubah-ubah pada berbagai tingkat pendapatan, dengan naiknya tingkat pendapatan maka persentase yang digunakan untuk sandang dan pelaksanaan rumah tangga adalah cenderung konstan. Sementara persentase yang digunakan untuk pendidikan, kesehatan dan rekreasi semakin bertambah. Godam (2007) menyebutkan terdapat 3 penyebab perubahan konsumsi, yaitu:
1. Penyebab Faktor Ekonomi
a. Pendapatan
Pendapatan yang meningkat tentu saja biasanya otomatis diikuti dengan peningkatan pengeluaran konsumsi. Contoh: seseorang yang tadinya makan nasi beras kualitas rendah ketika mendapat pekerjaan yang menghasilkan gaji yang besar akan meninggalkan nasi beras kualitas rendah menjadi nasi beras kualitas tinggi. Orang yang tadinya makan sehari dua kali bisa jadi tiga kali ketika dapat tunjangan tambahan dari pabrik.
b. Kekayaan
Kekayaan secara eksplisit maupun implisit, sering dimasukan dalam fungsi konsumsi agregat sebagai faktor yang menentukan konsumsi. Seperti dalam hipotesis pendapatan permanen yang dikemukakan oleh Friedman, Albert
Ando dan Franco Modigliani menyatakan bahwa hasil bersih (net worth) dari suatu kekayaan merupakan factor penting dalam menentukan konsumsi. Orang kaya yang punya banyak aset riil biasanya memiliki pengeluaran konsumsi yang besar.
c. Tingkat Bunga
Bunga bank yang tinggi akan mengurangi tingkat konsumsi yang tinggi karena orang lebih tertarik menabung di bank dengan bunga tetap tabungan atau deposito yang tinggi dibanding dengan membelanjakan banyak uang.
d. Perkiraan Masa Depan
Orang yang was-was tentang nasibnya di masa yang akan datang akan menekan konsumsi. Biasanya seperti orang yang mau pensiun, punya anak yang butuh biaya sekolah, ada yang sakit butuh banyak biaya perobatan, dan lain
sebagainya.
2. Penyebab Faktor Demografi
a. Komposisi Penduduk
Dalam suatu wilayah jika jumlah orang yang usia kerja produktif banyak maka konsumsinya akan tinggi. Bila yang tinggal di kota ada banyak maka konsumsi suatu daerah akan tinggi juga. Bila tingkat pendidikan sumber daya manusia di wilayah itu tinggi-tinggi maka biasanya pengeluaran wilayah tersebut menjadi tinggi.
b. Jumlah Penduduk
Jika suatu daerah jumlah orangnya sedikit sekali maka biasanya konsumsinya sedikit. Jika orangnya ada sangat banyak maka konsumsinya sangat banyak pula.
3. Penyebab/Faktor Lain
a. Kebiasaan Adat Sosial Budaya
Suatu kebiasaan di suatu wilayah dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Di daerah yang memegang teguh adat istiadat untuk hidup sederhana biasanya akan memiliki tingkat konsumsi yang kecil. Sedangkan daerah yang memiliki kebiasaan gemar pesta adat biasanya memiliki pengeluaran yang besar.
b. Gaya Hidup Seseorang
Seseorang yang berpenghasilan rendah dapat memiliki tingkat pengeluaran konsumsi yang tinggi jika orang itu menyukai gaya hidup yang mewah dan gemar berhutang baik kepada orang lain maupun lembaga keuangan bank (kredit). Perkembangan ekonomi yang terjadi mengakibatkan bertambahnya variabel
yang dapat mempengaruhi pengeluaran konsumsi selain hal di atas antara lain:
1). Selera
Di antara orang-orang yang berumur sama dan berpendapatan sama, beberapa orang dari mereka mengkonsumsi lebih banyak daripada yang lain. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan sikap dalam penghematan (thrift).
2). Faktor sosial ekonomi
Faktor sosial ekonomi misalnya: umur, pendidikan, pekerjaan dan keadaan keluarga. Biasanya pendapatan akan tinggi pada kelompok umur muda dan terus meninggi dan mencapai puncaknya pada umur pertengahan, dan akhirnya turun pada kelompok tua. Demikian juga dengan pendapatan yang disisihkan (tabungan) pada kelompok umur tua adalah rendah. Hal ini berarti bagian pendapatan yang dikonsumsi relatif tinggi pada kelompok muda dan tua, tetapi rendah pada umur pertengahan. Dengan adanya perbedaan proporsi pendapatan untuk konsumsi diantara kelompok umur, maka naiknya umur rata-rata penduduk akan mengubah fungsi konsumsi agregat.
3). Keuntungan/Kerugian capital
Keuntungan kapital yaitu dengan naiknya hasil bersih dari kapital akan mendorong tambahnya konsumsi, sebaliknya dengan adanya kerugian kapital akan mengurangi konsumsi.
4). Tingkat harga
Naiknya pendapatan nominal yang disertai dengan naiknya tingkat harga dengan proporsi yang sama tidak akan mengubah konsumsi riil. Bila seseorang tidak mengubah konsumsi riilnya walaupun ada kenaikan pendapatan nominal dan tingkat harga secara proposional, maka ia dinamakan bebas dari ilusi uang (money illusion) seperti halnya pendapat ekonomi kasik. Sebaliknya bila mereka mengubah konsumsi riilnya maka dikatakan mengalami “ilusi uang” seperti yang dikemukakan Keynes.
5). Barang tahan lama
Barang tahan lama adalah barang yang dapat dinikmati sampai pada masa yang akan datang (biasanya lebih dari satu tahun). Adanya barang tahan lama ini menyebabkan timbulnya fluktuasi pengeluaran konsumsi. Seseorang yang memiliki banyak barang tahan lama seperti: lemari es, perabotan, mobil, sepeda motor, tidak membelinya lagi dalam waktu dekat. Akibatnya pengeluaran konsumsi untuk jenis barang seperti ini cenderung menurun pada masa (tahun)
yang akan datang. Pengeluaran konsumsi untuk jenis barang ini menjadi berfluktuasi sepanjang waktu, sehingga pada periode tersebut pengeluaran konsumsi secara keseluruhan juga berfluktuasi.
6). Kredit
Kredit yang diberikan oleh sektor perbankan sangat erat hubungannya dengan pengeluaran konsumsi yang dilakukan rumah tangga. Adanya kredit menyebabkan rumah tangga dapat membeli barang pada waktu sekarang dan pembayarannya dilakukan di kemudian hari. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa adanya fasilitas kredit menyebabkan rumah tangga akan melakukan konsumsi yang lebih banyak, karena apa yang mereka beli sekarang harus dibayar dengan penghasilan yang akan datang. Konsumen akan memperhitungkan beberapa hal dalam
melakukan pembayaran dengan cara kredit, misalnya tingkat bunga, uang muka dan waktu pelunasannya. Tingkat bunga tidak merupakan faktor dominan dalam memutuskan pembelian dengan cara kredit, sebagaimana faktor-faktor yang lain seperti uang muka dan waktu pelunasan. Kenaikan uang muka akan menurunkan jumlah uang yang harus dibayar secara kredit. Sedangkan semakin panjang waktu pelunasan akan meningkatkan jumlah uang yang harus dibayar dengan kredit (Suparmoko, 2001).
7). Inflasi
Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang secara umum (Mankiw, 2000; Mishkin, 2004). Penyebab terjadinya inflasi dapat dilihat dari beberapa sisi yaitu: sisi permintaan, sisi penawaran, atau campuran antara keduanya. Secara umum, penyebab terjadinya inflasi dapat diidentifikasi menjadi 3, yakni tarikan permintaan (Demand Pull Inflation), desakan biaya (Cost Push Inflation) atau karena inflasi negara lain yang tersalur melalui jaringan perdagangan (imported inflation). Proses dinamika harga ini dapat berlangsung secara natural melalui mekanisme pasar, maupun karena kebijakan. Salah satu contoh pergerakan harga yang diakibatkan oleh kebijakan adalah kebijakan kenaikan harga bahan bakar yang memicu kenaikan harga-harga barang dan jasa (administered price). Menurut Ahmad Jamli, (2001: 35) inflasi juga akan menimbulkan efek-efek
berikut kepada individu dan masyarakat yaitu:
a. Inflasi akan menurunkan pendapatan riil masyarakat berpendapatan tetap.
b. Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang.
c. Memperburuk pembagian kekayaan.
d. Mempengaruhi distribusi pendapatan (equity effect)
e. Mempengaruhi alokasi faktor produksi serta produk nasional (efficiency effect
dan output effect).
8). Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Keynes bahwa faktor utama dari konsumsi rumah tangga adalah pendapatan mutlak. Di dalam penelitian ini pendapatan mutlak tersebut digambarkan oleh PDRB, karena PDRB jika dibagi dengan jumlah penduduk merupakan pendapatan perkapita. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi efek multikolinearitas dengan faktor penduduk yang juga diukutsertakan.
PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada periode tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Ada dua metode yang dapat dipakai untuk menghitung PDRB, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.
a. Metode Langsung
Penghitungan didasarkan sepenuhnya pada data daerah, hasil penghitungannya mencakup seluruh produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Pemakaian metode ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan.
a) Pendekatan Produksi
PDRB merupakan jumlah Nilai Tambah Bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu wilayah/region dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Sedangkan NTB adalah Nilai
Produksi Bruto (NPB/Output) dari barang dan jasa tersebut dikurangi seluruh biaya antara yang digunakan dalam proses produksi.
b) Pendekatan Pendapatan
PDRB adalah jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/region dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Berdasarkan pengertian tersebut,
maka NTB adalah jumlah dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB ini termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tak langsung neto.
c) Pendekatan Pengeluaran
PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor neto, di dalam suatu wilayah/region dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. Penghitungan NTB bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi.
b. Metode Tidak Langsung
Menghitung nilai tambah suatu kelompok ekonomi dengan mengalokasikan nilai tambah nasional ke dalam masing-masing kelompok kegiatan ekonomi pada tingkat regional. Sebagai alokator digunakan indikator yang paling besar pengaruhnya atau erat kaitannya dengan produktivitas kegiatan ekonomi tersebut. Pemakaian kedua metode pendekatan di atas tergantung pada data yang tersedia. Kenyataannya, kedua metode tersebut saling mendukung, karena metode langsung akan mendorong peningkatan kualitas data daerah, sedang metode tidak langsung akan merupakan koreksi dalam pembanding bagi data daerah.
Investasi
♫ Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi.
Penggairahan iklim investasi di Indonesia dimulai dengan:
a. UU No. 1/tahun 1967: Penanaman Modal Asing (PMA)
b. UU No. 6/tahun 1968: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Semenjak diberlakukannya UU No. 1/tahun 1967 tentang PMA dan UU No. 6/tahun 1968 tentang PMDN, investasi cenderung terus menerus meningkat dari waktu ke waktu. dilihatsecara regional, sebagian besar proyek-proyek PMDN dan PMA berlokasi di wilayah provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta, tepatnya kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek)
Untuk mendapatkan gambaran mengenai perkembangan investasi dari waktu ke waktu, ada 3 macam cara yang bisa dilakukan:
a. Melihat sumbangan dan perkembangan variable I dalam identitas pendapatan nasional Y= C + I + G + X-M.
b. Mengamati data-data PMDN dan PMA
c. Menelaah perkembangan dana investasi yang disalurkan oleh dunia perbankan
♫ Pembentukan modal tetap domestic bruto dibedakan atas:
a. Pembentukan modal tetap berupa bangunan/konstruksi
b. Pembwntukan modal tetap berupa mesin-mesin dana alat-alat perlengkapan, baik yang berasal dari impor maupun hasil produksi dalam negeri .
Pada tahun pertama PELITA I (periode 1 april 1969 – 31 maret 1970) jumlah PMDN yang disetujui bertambah 73 proyek dengan nilai Rp33,5 miliar, sedangkan PMA bertambah 31 proyek dengan nilai US$127,5 juta.
Ada Beberapa hal penting yang berkenaan dengan kebijaksanaan investasi selama kurun 2 pelita layak untuk diketahui:
a. Tahun 1973: pemerintah membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menggantikan lembaga embrionalnya yang bernama Team Teknis Penanaman Modal.
b. Tanggal 22 Januari 1974: setelah melalui 1 sidang dewan stabilisasi ekonomi internasional, terbit Instruksi presiden yang mengharuskan investasi-investasi asing di manasa datang berbentuk usaha patungan dengan pemodal pribumi . Dalam periode Pelita IV ( 1 april 1984 – 31 maret 1989), terbit sejumlah keputusan penting berkenaan dengan penanaman modal. Diantaranya: instruksi presiden No.5/tahun 1984; Surat Keputusan Ketua BKPM No. 10/tahun 1985; serta instruksi Menteri Dalam Negeri No. 20 dan 21/tahun 1986.
Kesenjangan Realisasi Investasi
Masalah yang timbul dalam peraturan investasi swasta di tanah air bkan semata-mata persoalan ketimpangan sektoral dan regional . akan tetapi juga kesenjangan antara rencana yang di setujui dengan realisasi investasinya .Dari 8.703 proyek PMDN yang telah di setujui oleh pemerintah selama kurun waktu 1 januari 1967 hingga 15 juli 1994, ternyata hanya 5.649 proyek saja (64,91) persen yang akhirnya di wujudkan. Dalam perbandingan nilai investasinya, realisasi PMDN tersebut hanya 82,95 triliun atau 30,12 persen dari persetujuan total Rp 275,4 triliun . Berarti nilai realisasi PMDN selama itu tidak sampai sepertiganya , akan halnya investasi asing PMA (56,73 persen) dan hanya terealisasikan hanya 31,86 persen ,, jumlah ini pun tidak sampai sepertiganya seperti jumlah yang pernah di rencanakan . bertolak dari fakta tersebut cukup beralasan untuk menilai bahwa realisasi nilai investasi swasta di Indonesia ini selama ini sangat rendah.
Banyak factor yang bisa di kemukakan untuk menjelaskan sebab-sebab rendahnya tingkat realisasi insvestasi swasta yaitu :
Subjektif-internal
Objektif-eksternal
KEBIJAKSANAAN INSVESTASI
Pemerintah sengaja lebih dahulu membuat undang-undang tentang modal asing dengan syarat yang amat ringan mengingat pada saat itu insvestasi diperlukan sekali untuk memulihkan perekonomian dalam negeri yg porak poranda. Undang-undang yang berisi 13 bab dan 31 pasal ini, di undangkan per 10 januari 1967, kemudian dilengkapi dengan UU No. 11/Tahun 1970.
Deregulasi Insvestasi
Peraturan yang di kenal sebagai ketentuan “disinsvestasi” ini mengatur antara lain :
- Insvestor asing dapat mendirikan perusahaan patungan dengan ketentuan modal minimal US$ 1 juta dan 20% sahamnya dimiliki oleh mitra Indonesia, tapi dalam 20 tahun setelah berproduksi pangsa modal Indonesia harus di tingkatkan menjadi sekurang-kurangnya 51%
- Pembukaan kesempatan penanaman modal asing 100% bersyarat. Adapun syaratnya ialah modal minimal US$ 50 juta dan berlokasi di kawasan timur Indonesia.
PENGELUARAN PEMERINTAH
sebagai sebuah organisasi atau rumah tangga,pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran tersebut bukan saja untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Akan tetapi juga untuk membiayai kegiatan perekonomian.
Dalam perekonomian modern,peranan pemerintah dapat dipilih dan ditelaah menjadi empat macam kelompok peran,yaitu:
- Peran Alokatif, yaitu peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.
- Peran Distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil hasil ekonomi secara aduk dan wajar
- peran stabilisatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berasada dalam keadaan disequilibrium
- Peran Dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh,berkembang dan maju.
TIGA NERACA PEMERINTAH PUSAT
- Neraca Produksi
Neraca Produksi menggambarkan bagaimana proses kegiatan pemerintah dalam menciptakan nilai PDB sektor pemerintah dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Neraca ini terdiri atas ayat-ayat biaya (input) dan ayat-ayat produksi (output)
| Biaya (input) | Produksi (Output) | |
| 1. Belanja Barang 2. Belanja Pegawai 3. Penyusutan barang modal 4. Pajak tak langsung | 1. Produksi yang dikonsumsi sendiri 2. Penerimaan dari jasa 3. Produksi berupa barang |
- Neraca Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Pusat
Neraca penerimaan dan pengeluaran memperlihatkan bagaimana proses kegiatan pemerintah pusat dalam membentuk tabungannya.
| Pengeluaran | Penerimaan | |
| 1. Pengeluaran konsumsi pemerintah 2. Property Income dibayarkan 3. subsidi-subsidi 4. bantuan sosial 5. imputasi kesejahteraan pegawai 6. Transfer-transfer 7. tabungan pemerintah | 1. Laba bersih 2. Property Income diterima 3. Pajak tak langsung 4. Pajak langsung 5. Pungutan dan denda 6. Imputasi kesejahteraab pegawai 7. Transfer-transfer |
- Neraca Modal
Proses kegiatan pemerintah dalam membentuk modal (investasi) ditunjukan oleh neraca modal. Didalam neraca ini tergambarkan transaksi pemerintah dengan badan-badan serta pihak luar negri. Transaksi yang tercatat disini hanyalah transaksi-transaki yang menyangkut pembentukan modal.
| Pengeluaran | Penerimaan | |
| 1. Perubahan stok 2. Pembentukan modal tetap bruto 3. Pembelian Tanah 4. Pembelian barang modal 5. Transfer modal | 1. Tabungan bruto 2. Penyusutan barang modal 3. transfer modal 4. Pinjaman Neto |
